Berita Terkini

Tondano - Kolaborasi, kebersamaan dan kekompakan kerja antara Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Minahasa membuahkan hasil yang kreatif dalam bentuk video klip jingle Pilkada. Pemeran dalam tayangan video klip tersebut adalah komisioner, sekretaris dan staf sekretariat KPU Minahasa. Hasil kolaborasi tersebut diperkenalkan kepada publik di saat launching Pilkada Minahasa (15/9) dan diunggah ke channel youtube dan di share ke media sosial Sabtu (16/9).   Salah satu tayangan yang diambil di Benteng Moraya Respon publik terhadap video klip tersebut sangat besar. Hal ini nampak dari komentar di facebook maupun jumlah tayangan hasil share facebook yang telah mendekati 5000 tayangan terhitung 3 hari sejak diunggah. Jingle Pilkada Minahasa yang diberi judul “Mari Memilih Untuk Minahasa Jaya” merupakan ciptaan seniman muda Minahasa Janri Rumambi, MPd. Istimewanya, syair lagu merupakan buah karya Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon. Sutradara dan produser video klip adalah seorang staf sekretariat KPU Minahasa, Vidi Sorongan.   Foto Bersama Ketua KPU RI   Berikut syair lagu jingle Pilkada Minahasa:   ~Mari Memilih Untuk Minahasa Jaya~ Hey, marijo rame-rame Mari ba pesta demokrasi di tanah Minahasa tempat lahir demokrasi di Negara Indonesia Butuh pemimpin pilihan rakyatnya   Hey, marijo rame-rame Marijo torang gunakan hak untuk memilih Pilih bupati dan wakilnya untuk minahasa Pilih pemimpin untuk minahasa jaya   Reff: Marijo semua yang punya hak pilih Hai Oma deng Opa Hai Om deng Tante Jangan Lupa daftarkan diri Jangan lupa datang TPS mari gunakan Hak Pilihmu Mari memilih dengan cerdas dan turut nurani   Marijo semua yang punya hak pilih Hai nyong deng nona Hai utu deng keke Jangan golput atau jual suara Janganlah saling menghina Hargai perbedaan Mari memilih dengan damai ’tuk minahasa Jaya  [admin]   Simak Video Klip Jingle Pilkada Minahasa 2018 Mari Memilih Untuk Minahasa Jaya Klik Disini

Minahasa, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman mengaku terkesan bahkan berharap launching Pilkada Minahasa dapat menjadi inspirasi penyelenggara dan stakeholder pemilu. Hal tersebut disampaikannya  dalam sambutan peresmian tahapan usai menyaksikan pentas teaterikal  disaat sosialisasi dan launching Pilkada Minahasa, Jumat (15/9) yang digelar di Gedung Wale Ne Tou Minahasa, Tondano. “Ini tontonan luar biasa, potret luar biasa, gambaran Pemilu di Indonesia. Jadi acara ini kalau dipertontonkan di tingkat nasional, saya yakin ini akan memberi inspirasi bagi banyak pihak untuk berkompetisi dengan cara yang kredibel, akuntabel, berintegritas. Ini sesuai dengan motto kami,” ungkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menggelar pentas seni budaya dalam rangka pendidikan pemilih dan demokrasi yang digabung dengan kegiatan sosialisasi tahapan  pemilihan serta launching tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018. Dalam pentas tersebut, selaian disuguhkan tarian Kawasaran, musik kolintang dan musik bambu khas Minahasa, Panitia menampilkan pentas drama kolosal bertajuk “Pesona Minahasa Pioner Demokrasi Indonesia” dengan judul naskah narasi: “Demokrasi Indonesia awalnya Dari Minahasa” dan judul naskah drama: “Mencari Pemimpin”. Selain mengisahkan sejarah demokrasi dan pemilu di Minahasa, pentas drama juga mengisahkan dinamika demokrasi dan perebutan kekuasaan politik yang diantaranya diperagakan dengan memukau dalam bentuk perebutan kursi sebagai simbol kekuasaan. Drama yang disutradarai Alfrets Ken Oroh tersebut, mengurai konflik dalam perebutan kekuasaan dengan simbol bendera warna warni. Konflik dalam perbedaan tersebut terjadi karena nafsu ketamakan dan hasrat berkuasa. Namun akhirnya, di bagian akhir pentas  semua simbol warna menyatu dan dibungkus dengan kibaran merah putih. Kisah yang dimainkan dalam drama tersebut yang membuat Arief Budiman terkesan dan terharu. “Saya sangat terharu, makanya saya ingin nyari sutradaranya, saya sangat ingin berterimakasih. Ini potret luar biasa. Saya lihat di layar, ini siaran langsung TVRI Sulut. Rekamannya bisa dikabarkan dimana-mana. Potongan gambarnya bisa jadi video jinglenya Pemilu KPU. Itu nantinya mudah-mudahan menginspirasi banyak pihak,” ungkap Arief. Arief selanjutnya mengaku terkesan dengan simbol merah putih. “Barusan kita saksikan itu teaterikal luar biasa menurut saya. Ditutup dengan merah dan putih. Merah dan putih sangat berbeda. Tapi merah dan putih tidak pernah dipaksakan untuk melebur jadi satu menjadi merah muda. Merah dan putih harus dipaksakan mau bergandengan tangan , mau bekerjasama, mau berkibar bersama, mau melambai bersama untuk kejayaan Indonesia,” ungkap Arief disamput tepuk tangan semua yang hadir. “Jadi jangan pernah paksakan perbedaan untuk melebur jadi satu. Tapi paksakan perbedaan untuk mau bekerjasama, mau bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini kira-kira pesan penting dari drama teaterikal tadi,”  ungkap Arief sambil berharap Pilkada Minahasa akan menjadi Pilkada yang kredibel dan akuntabel. Dalam kesempatan mengunjungi Minahasa, Ketua KPU RI didampingi anggota KPU RI Hasyim Asyari yang juga anggota DKPP perwakilan KPU, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan dan anggota KPU Provinsi Sulut, masing-masing Vivi George, Ardilles Mewoh, Zulkifli Golonggom dan Fachruddin Noh. Juga turut hadir perwakilan KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tagerang. (http://kpu.go.id)

Pertemuan dengan Komisi II DPR RI   Tondano - Bertempat di Ruang Rapat Wagub Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (12/9) dilaksanakan tatap muka antara Tim Komisi II DPR RI  yang dipimpin oleh EE Mangindaan selaku ketua tim dengan jajaran kpu-bawaslu Provinsi Sulut serta KPU dan Panwas Kabupaten / Kota penyelenggara Pilkada 2018.   Pihak pemprov sulut diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra,  John Palandung.  KPU provinsi diwakili Ketua Divisi Hukum,  Ardiles Mewoh dan Ketua Divisi Umum,  Keuangan dan Logistik Vivi George.    KPU kabupaten Minahasa sebagai salah satu penyelenggara Pilkada turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri langsung Ketua KPU minahasa,  Meidy Yafeth Tinangon.    Dalam pertemuan tersebut,  Tinangon memaparkan kesiapan KPU minahasa mulai dari kesiapan anggaran, personil, dan pelaksanaan tahapan.    Dipaparkan dalam pertemuan yang dipandu Assisten I Pemprov Sulut J Palandung, bahwa KPU minahasa adalah daerah pertama yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  dengan Pemkab,  dari antara 6 daerah yang menyelenggarakan pilkada di Sulut.    "NPHD ditandatangani tanggal 9 Mei 2017, dan telah melalui pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan review badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan (BPKP)," ungkap Tinangon.    Terkait pendataan pemilih dan e-KTP yang menjadi perhatian Komisi II,  Tinangon menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Pemkab Minahasa,  presentase perekaman e-KTP di Kabupaten Minahasa telah mencapai 94%.    Pemerintah dan DPR-Ri menurut Mangindaan,  telah sepakat tahun 2018 perekeman E-KTP harus mencapai 100%.   KPU Minahasa menurut Tinangon,  turut mensuport upaya tersebut,  mengingat E-KTP menjadi syarat pemutkhiran data pemilih dan digunakan dalam verifikasi dukungan calon perseorangan serta di hari pencoblosan nanti.    Tinangon juga menyampaikan perihal keterkaitan antara UU Pilkada dan UU pemilu No 7 Tahun 2017, terkait rekrutmen penyelenggara yang berpotensi mengganggu kinerja. Pasalnya,  masa jabatan KPU Minahasa habis bertepatan satu hari sebelum hari Pencoblosan, tanggal 27 Juni 2018.   Mangindaan dan tim yang terdiri dari diantaranya Rambe Kamarulzaman (FPG)  dan Dwi Ria Latifa (FPDIP) merespon baik penyampaian dari KPU minahasa.  Mereka berjanji akan merumuskan masukan dan laporan hasil pertemuan dan membawanya dalam pembahasan di Jakarta. (admin)

Tondano - Jelang Pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa rencananya akan melaksanakan tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 25 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Minahasa, pada 12 sampai 14 Oktober nanti. Guna menunjang tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa pada tahun 2018 nanti. KPU Minahasa bakal membuka pendaftaran PPK.   Kristofirus Ngantung S.fils Komisioner KPU Minahasa yang juga merangkap ketua kelompok kerja perekrutan PPK saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan saat ini pihak KPU Minahasa terhitung sejak 11 September sampai 11 Oktober akan melaksanakan tahapan sosialisasi perekrutan PPK. Sementara untuk pendaftaran calon PPK akan dibuka pada 12 Oktober sampai 14 Oktober.   Ngantung menambahkan untuk persyaratan PPK yakni untuk usia pendaftar masih mengikuti PKPU 3 tahun 2017, yaitu 25 tahun.  Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada Surat Edaran dari KPU RI maka akan ada perubahan mengikuti UU Pemilu No 17  Tahun 2017 yaitu minimal 17 Tahun, memiliki ijasah  minimal SMA dan sederajat, tidak terlibat partai politik, melampirkan surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota PPK selama 2 periode.(mckpumin)

Tondano - KPU kabupaten Minahasa menggelar Rapat Pleno dalam rangka penetapan rekapitulasi DPT pemilu atau Pemilihan terakhir sebagai syarat minimum dukungan bakal calon perseorangan.  Rapat pleno digelar,  Minggu (10/9) di Kantor KPU minahasa.     Pleno yang dipimpin oleh Meidy Yafeth Tinangon selaku Ketua KPU Minahasa tersebut memutuskan bahwa angka minimum dukungan untuk calon perseorangan adalah 23.652.   Angka tersebut didapatkan dari perhitungan 8,5 persen dari angka DPT terakhir Kabupaten Minahasa  yaitu pada Pilgub Sulut 2015 yang berjumlah 278.257.   Selain itu, Pleno memutuskan dukungan pasangan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan.   Sesuai dengan perhitungan, penyebaran minimal lebih 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten Kabupaten Minahasa yang memiliki 25 Kecamatan,  adalah 14 kecamatan.   "50 persen kecamatan adalah 12,5 yang jika dibulatkan menjadi 13. Ditambah 1 kecamatan untuk memenuhi ketentuan minimal lebih dari 50 persen," ungkap Tinangon.   Perhitungan jumlah minimal dukungan tersebut berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan  gubernur dan wakil gubernur,  Bupati dan wakil bupati,  walikota dan wakil walikota sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua  atas UU nomor 1 tahun 2015, dan Peraturan KPU  nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan untuk Pilkada.   "Dukungan tersebut sesuai tahapan harus dimasukkan pada 25-29 November 2017," jelas Tinangon.   Pemberi dukungan harus penduduk yang sudah punya hak pilih, kecuali dari TNI, Polri, penyelenggara Pemilu, hukum tua dan ASN.   Untuk calon perorangan yang hendak mengambil dukungan bisa meminta formulir ke KPU Minahasa, atau via website KPU RI dan KPU Minahasa.   "Sebab itu juga bagian dari persyaratan yang harus dimasukkan ke KPU Minahasa untuk calon perseorangan, baik hard copy maupun soft copy," jelasnya   Pleno  dihadiri lengkap oleh Ketua dan anggota KPU minahasa, Dicky Paseki, Wiesje Wilar,  Lord Malonda,  Kristoforus Ngantung. Turut hadir Ketua Panwaskab Minahasa,  Donny Rumagit,  dan anggota,  Rendy Umboh serta jajaran sekretariat dan insan pers. (admin)

Tinangon: "No Day Without News" Tondano - Satu lagi upaya KPU Minahasa dalam meningkatkan kualitas kehumasan, sosialisasi dan informasi publik serta untuk mewujudkan transparansi dalam tahapan Pilkada Minahasa, yaitu dengan mengadakan ruangan Media Center  bagi aktivitas insan Pers.   Peresmian ruabgan media center KPU minahasa dilaksanakan oleh Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon, usai Pleno Dukungan Minimal Paslon Perseorangan, Minggu (10/9).   "Harapan kami,  semoga media center ini akan menjadi supporting system dalam mewujudkan pilkada yang kredibel dan aman,  serta menjadi wadah persemaian demokrasi di Minahasa, " ungkap Tinangon saat meresmikan Media Center.    "Kita berharap setiap hari akan ada berita atau pemberitaan tentang kegiatan atau hal-hal yang perlu diketahui publik,  sehingga publik akan terpuaskan kebutuhan informasinya,  dengan demikian Pilkada Minahasa makin dekat di hati masyarakat.  No Days Without News, " ungkap Tinangon (admin)