Berita Terkini

Tondano - Panitia pelaksana launching tahapan Pilkada Minahasa 2018, Selasa 30/5 menggelar rapat terakhir guna memantapkan persiapan acara yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 mendatang.   Rapat yang digelar di Wale Pawowasan Pemilu KPU Minahasa ini fokus pada pembahasan anggaran panitia yang terbagi atas seksi perlengkapan dan dekorasi, seksi acara, dan seksi konsumsi & transportasi.   Acara yang bertemakan Budaya tersebut rencananya akan menampilkan pementasan teater berjudul “Demokrasi Indonesia Dimulai Dari Minahasa” yang akan dilakonkan oleh siswa/siswi SMK.   Rapat ini dihadiri oleh Komisioner KPU Meidy Tinangon, SSi, M.Si (Ketua), Lord. A. Ch. Malonda (Anggota), Dra. Wiesje Wilar, M.Si (Anggota), Kristoforus Ngantung (Anggota), dan S.Fils, Dicky Paseki, SH, MH. Hadir juga Sekretaris KPU DR. Meidy R. Malonda, MAP dan staff  pegawai Sekretariat. (admin)

TONDANO, kpu.go.id-Kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara semakin mantap.  Hal ini setelah pihak Pemkab Minahasa dan KPU Kabupaten Minahasa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  untuk anggaran hibah Pilbup.    Penandatanganan NPHD yang dilaksanakan Selasa (9/5) di Kantor Bupati Minahasa berlangsung sederhana namun penuh nuansa kekeluargaan. NPHD ditandatangani oleh Bupati Minahasa, Jantje W Sajow selaku pihak pemberi hibah dan Ketua KPU kabupaten Minahasa,  Meidy Y Tinangon selaku penerima hibah.    Dengan penandatanganan  NPHD ini maka nominal anggaran yang disepakati oleh kedua belah pihak menjadi semakin jelas.    Adapun total anggaran hibah pemilihan sesuai dokumen NPHD adalah sebesar Rp.  42.364.000.000,-  yang dialokasikan pada APBD Minahasa untuk 2 tahun anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.  7.500.000.000,- bersumber dari APBD induk Rp. 6.500.000.000,- dan APBD perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,-   Sisanya Rp. 34.864.000.000,-  untuk Tahun Anggaran 2018 ditata dalam APBD induk Tahun 2018.    Ketua KPU minahasa,  Meidy Tinangon dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Pemkab atas kerjasama sehingga menyetujui anggaran hibah Pilkada.  "Proses pengajuan dan pembahasan anggaran telah berproses sejak bulan Juni 2016 dan telah melalui proses pembahasan dengan TAPD Pemkab dan DPRD serta reviu BPKP," ungkap Tinangon.    Sementara itu Bupati Minahasa Drs. Jantje W.  Sajow,  M. Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkab memang berkomitmen untuk  mensuport anggaran demi suksesnya kegiatan tahapan Pilbup.     "Saya meminta supaya anggaran ini dikelolah dengan baik dan proses pencairan dan penggunaannya dilakukan sesuai standar pengelolaan keuangan negara," ungkap Sajow.   Penandatanganan NPHD dihadiri lima komisioner KPU Minahasa, masing-masing Meidy Y Tinangon, Dicky Paseki, Wiesje Wilar, Kristoforus Ngantung dan Lord A. Malonda dan sekretaris KPU Meidy R Malonda. Sedangkan dari pihak Pemkab, selain Bupati, turut hadir Sekretaris Daerah, J.F Korengkeng, Assisten Pemerintahan, Denny Mangala, Kepala Inspektorat , Frits Muntu dan Kadis Keuangan, Riany Suwarno. (Humas KPU Minahasa)

TONDANO-Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa terus dimatangkan KPU Kabupaten Minahasa. Setelah sebelumnya menuntaskan perencanaan anggaran hibah Pilkada, ternyata sejak Januari 2018, KPU Minahasa telah membentuk Tim Penyusun Draft Pedoman Teknis untuk beberapa tahapan penting penyelenggaraan PILBUP Tahun 2018. "Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Tahapan Pilbup terbagi atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan. Nah, dalam tahapan persiapan diantaranya terdiri dari tahapan penyusunan anggaran dan penyusunan peraturan termasuk keputusan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Minahasa," ungkap Ketua KPU Kabupaten Minahasa Meidy Yafeth Tinangon didampingi Ketua Divisi Hukum Dicky Paseki, SH, MH. Lanjut Tinangon, untuk menyusun draft keputusan tentang pedoman teknis maka pihaknya telah membentuk Tim Penyusun Draft yang nantinya akan menghasilkan draft pedoman teknis yang sebelum ditetapkan akan dilakukan proses uji publik melalui partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam draft yang disusun. Draft tersebut juga akan kita kaji bersama tim hukum dan akademisi serta stakeholder dalam suatu rapat kerja pembahasan draft. "Draft yang telah mendapatkan masukan serta koreksi nantinya akan ditetapkan oleh Rapat Pleno sebagai Pedoman Teknis yang final yang akan menjadi acuan dalam setiap tahapan oleh penyelenggara maupun peserta Pilbup dan masyarakat," ungkap Tinangon. Adapun draft atau Rancangan Keputusan (Rantus) yang sedang disusun adalah: 1. Rantus tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pilbup Minahasa; 2. Rantus tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pilbup Minahasa 3. Rantus tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pilbup Minahasa 4. Rantus tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup Minahasa 5. Rantus tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup Minahasa 6. Rantus tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup Minahasa 7. Rantus tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilbup Minahasa 8. Rantus tentang Pedoman Teknis Norma Standar dan Prosedur Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pilbup Minahasa 9. Rantus tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran Badan Ad Hoc dalam Pilbup Minahasa Menyusul pembentukan tujuh Tim tersebut, Bulan Mei nanti akan dibentuk tiga tim penyusun pedoman teknis, meliputi: 1. Tim Penyusun Rantus tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilbup Minahasa 2. Tim Penyusun Rantus tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Minahasa 3. Tim Penyusun Rantus tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Pilbup Minahasa 4. Tim Penyusun Rantus tentang Pedoman Teknis Akreditasi Pemantau Pilbup Minahasa. Dengan demikian menurut Tinangon terdapat 13 Rantus tentang pedoman teknis yang akan disusun pihak KPU Kabupaten Minahasa dan semuanya merupakan bagian dari 72 Rantus yang ditetapkan dalam Program Regulasi Pemilu dan Pemilihan (PROSIPILIH) KPU Kabupaten Minahasa.

Reformasi Birokrasi Wujudkan Kemandirian, Profesionalisme dan Akuntabilitas KPU   Tondano- Implementasi road map Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah upaya sistematis dan terstruktur dalam mewujudkan visi penyelenggara pemilu yang mandiri, professional dan akuntabel dalam konteks KPU sebagai salah satu penyelenggara urusan negara yang good and clean governance. Karenanya, dibutuhkan komitmen seluruh komisioner dan jajaran sekretariat untuk mengimplementasikan program reformasi birokrasi. Demikian intisari amanat Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon, SSi, MSi, yang disampaikan dalam apel rutin yang dirangkai dengan penandatanganan pernyataan komitmen pelaksanaan program RB, yang digelar Senin (06/03) di depan kantor KPU Kabupaten Minahasa, kompleks stadion ‘Maesa’ Tondano. KPU Kabupaten Minahasa sebelumnya sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan untuk melaksanakan road map reformasi birokrasi KPU RI 2015-2019. Pembentukan tim tersebut diikuti dengan pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi dan penetapan program implementasi road map atau ‘peta jalan’ reformasi birokrasi. Penandatangan komitmen yang dilaksanakan bertujuan untuk mengikat secara moral dan institusional setiap elemen KPU Minahasa dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. “Penandatangan ini bukan hanya formalitas belaka, namun menjadi bagian dari sebuah proses yang sustainable dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Karenanya, tim yang terbentuk diharapkan dapat bekerja optimal untuk mengorganisir, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan rapat pleno KPU Minahasa,” ungkap Tinangon. Menurut Tinangon, pada prinsipnya berbagai kegiatan dalam agenda reformasi yang mencakup delapan area perubahan telah dan sedang dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencakup Penetapan Renstra 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj). Selain itu pelayanan publik melalui PPID (Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi) telah dilaksanakan sejak Tahun 2014. “Kitapun telah menggagas Prosipilih atau Program Regulasi Pemilu dan Pemilihan sebagai best practice dalam mewujudkan regulasi atau keputusan KPU Kabupaten yang akuntabel. Tahun ini berbagai agenda telah kita canangkan dan akan kita realisasikan dalam kinerja kita, apalagi menyambut tahapan Pilbup 2018. Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi menuju KPU yang mandiri, professional dan akuntabel,” ungkap Tinangon dalam arahannya. Penandatangan komitmen dilakukan oleh komisioner, sekretaris, kasubag dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Minahasa. (Humas KPU Minahasa)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, benar-benar menjadi fokus perhatian pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Betapa tidak, jadwal tahapan penyelenggaraan Pilbup belum ditetapkan KPU RI namun pihak Kepolisian Resort Minahasa telah melakukan langkah-langkah persiapan jelang hajatan Pilbup Minahasa Tahun 2018. Hal ini ditunjukan Kapolres Minahasa, AKBP Syamsubair, SIK, MH dengan mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa di kompleks Stadion Maesa Tondano, Senin (06/03) siang. Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon, dalam kunjungannya Kapolres didampingi Kabag Ops Polres Minahasa, Kompol Efendy Tubagus, SSos  dan Kasat Intel, IPTU Jose Trisko. Mendampingi Tinangon saat menerima kunjungan para pejabat Mapolres Minahasa tersebut, adalah komisioner KPU Minahasa yang hadir lengkap yaitu: Dra. Wiesje Wilar, MSi, Dicky Paseki , SH, MH, Lord Malonda, SPd., dan Kristoforus Ngantung, SFils. Turut hadir Sekretaris KPU Minahasa, DR. Meidy R. Malonda, MAP. Kunjungan tersebut, merupakan kali pertama sejak dirinya menjabat sebagai Kapolres Minahasa. Kunjungan ini dapat disebut kunjungan balasan, setelah sebelumnya tahun 2016 silam, komisioner KPU Minahasa sempat berkunjung mengkoordinasikan kerjasama pengamanan, mengingat salah satu sasaran strategis KPU adalah terwujudnya pemilihan yang aman dan damai. Syamsubair dalam kunjungan tersebut meninjau formasi ruangan kantor KPU dan halamannya guna menghimpun data untuk merumuskan rencana pengamanan kantor KPU disaat tahapan Pilkada Minahasa. Usai meninjau ruangan dan halaman KPU, Syamsubair bertukar pikiran dengan komisioner KPU Minahasa. Pertemuan silaturahmi penuh keakraban tersebut, membahas persiapan tahapan Pilkada dalam kaitan dengan rencana pengamanan yang menjadi tanggung jawab Polres Minahasa. Hasil tukar pikiran bersama disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan pihak Polres Minahasa, KPU Minahasa, Pemkab Minahasa, Polresta Manado dan Polres Tomohon serta Dandim 1302 untuk mematangkan kesiapan dan koordinasi pengamanan Pilbup yang tahapan persiapannya sedang digulirkan KPU Minahasa. Wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa berada dalam wilayah kepolisian 3 Polres/Polresta. Selain Polres Minahasa, juga Polresta Manado dan Polresta Tomohon. Ketua KPU Minahasa merespon baik kunjungan Kapolres dan pejabat Polres Minahasa lainnya. “Kunjungan ini pertanda bahwa Polres Minahasa memang sangat serius untuk memberikan yang terbaik bagi pengamanan tahapan Pilbup Minahasa. Hal ini tentunya menambah spirit bagi kami sebagai penyelenggara untuk mempersiapkan agenda demokrasi tersebut,” ungkap Tinangon. (Humas KPU Minahasa)

Momentum kunjungan Kapolda Sulut  Irjen Pol Drs Bambang Waskito di Mapolres Minahasa, dimanfaatkan KPU Minahasa untuk mengkoordinasikan persiapan hajatan Pilkada Minahasa 2018 yang tahapan persiapannya sedang digulir KPU Minahasa. Ketua KPU Minahasa Meidy Yafet Tinangon SSi, MSi yang hadir memenuhi undangan Kapolres Minahasa pada Rabu (01/03), di Mapolres Minahasa dan diberi kesempatan duduk semeja dengan Kapolda serta Forkompimda Minahasa kemudian berdialog tentang tahapan Pilkada Minahasa. Dalam kesempatan tersebut, Tinangon menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kapolres Minahasa telah dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu, pasca terselenggaranya Pilgub Sulut. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya harus berkoordinasi dengan 3 Polres yaitu Minahasa, Tomohon dan Manado mengingat wilayah Minahasa masuk dalam 3 Wilayah kepolisian meskipun setiap penyelengaraan Pemilu situasi keamanan di Minahasa selalu kondusif, namun pihaknya jauh-jauh hari meminta support pihak kepolisian sebagai penanggungjawab pengamanan. Respon yang baikpun diungkapkan Kapolda dimana baik Kapolda maupun Kapolres menyatakan akan all out mengamankan Pilkada Minahasa. “Pak Kapolda menyampaikan bahwa pengamanan terhadap Kantor KPU dan infrastruktur KPU akan diprioritaskan karena KPU adalah lembaga negara yang mengawal proses demokrasi. Selain itu Pak Kapolda berpesan supaya penyelenggara memperhatikan potensi konflik terkait DPT dan kepastian jaminan penggunaan hak pilih oleh masyarakat,” ungkap Tinangon.  (Humas KPU Minahasa)