Berita Terkini

Tondano  - Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Divisi Hukum  DR Ardiles Mewo memaparkan tentang kriteria pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Minahasa, baik yang diusung partai politik maupun bakal calon yang ikut melalui jalur independen. Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi tata cara pencalonan yang digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU)  Kabupaten Minahasa, bertempat di Quality Hotel Manado didampingi moderator Ketua KPU Minahasa Meidy Y Tinangon, Selasa (26/9). "Kita bersyukur karena tahap demi tahap mulai kita lewati terkait regulasi pemilihan bupati dan wabup, harapan kita semakin krusial terlebih saat menanti tahapan yang ditunggu-tunggu yakni pendaftaran pasangan calon," sampainya. Dia mengatakan dalam desain tahapan pemilihan kepala daerah diawali dengan calon perseorangan, dasarnya adalah harus memperoleh dukungan dari masyarakat dan diatur sesuai syarat minimal berdasarkan ketentuan undang-undang. "Harus kita pastikan bahwa masyarakat mendukung atau tidak. Termasuk KTP, karena akan diteliti," katanya. Ia menyampaikan 25-29 November mendatang pihak KPU kabupaten bakal menerima syarat dukungan calon perseorangan. Mengenai dukunganya, sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. "Saya harap yang paling efektif  bakal calon maupun tim suksesnya ataupun partai politik, dapat berkonsultasi dengan KPU sampai menjelang pendaftaran. Karena banyaknya persyaratan, ada 23 jenis peryaratan yang terdapat dalam PKPU," terangnya. Dia menjelaskan harus dipastikan bakal pasangan calon yang diusulkan memenuhi ketentuan, pastinya KPU tidak berkeinginan jika nanti sementara berjalan ada yang tidak memenuhi syarat. "Kami tak ingin berselisih paham, walaupun ada ruang untuk itu, kami berharap jangan sampai terjadi. Makanya ada persyaratan yang diberikan KPU," katanya. Mewoh menambahkan agar pemeriksaan setiap dokumen yang dimasukkan pihak calon bupati dan wakil bupati ke KPU Minahasa terkait syarat calon kiranya diperketat. Sementara Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon mengatakan pihak KPU sangat mendambakan adanya konsultasi dan komunikasi yang baik antara KPU Minahasa dengan pihak calon maupun tim sukses pasangan calon. "Kita sangat senang kalau tiap hari ada partai yang mengunjungi dan berkonsultasi, sehingga tidak ada kesalapahaman yang akan menghambat tahapan demi tahapan," harap Tinangon. (admin)

Tondano  - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Minahasa menggelar sosialisasi pemutahiran data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Minahasa tahun 2018, digelar di Hotel Quality Manado, Selasa (26/9). Dalam pemaparan materi, Ketua Program dan Data KPU Minahasa Lord Malonda yang didampingi Komisioner Dicky Paseki serta Kristoforus Ngantung menyampaikan tentang teknis data pemilih yang ada di Kabupaten Minahasa yang dimana kini mengunakan program Sistem Data Pemilih (Sidalih). "Kita kini mengunakan Sidalih yang sudah dipakai dari beberapa kali pemilihan umum, dan data ini sudah akurat serta sangat valid," ungkapnya. Dia mengatakan data Pemilih ini dimutakhirkan oleh pihak Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli). "Datanya bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, dan ditindaklanjuti oleh Pantarli dengan mengunjungi setiap nama yang terdaftar dalam DP4. Itu akan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)," jelas Malonda. Kemudian, lanjut dia pemilihan ini kita hanya mengenal DPS, DPT, selain itu sudah tidak ada lagi perubahan dan hanya boleh ditambah dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan ( DPTB) pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP dan Kartu Identitas lainnya. Sambil meminta pihak yang berwenang bisa mengawal akan program Penyusunan Daftar Pemilih ini. Sementara salah satu bakal calon yang akan maju dalam Pilkada Meki Onibala mengapresiasi akan kinerja KPU Minahasa. "Saya yakin KPU Minahasa bekerja secara profesional dan berkualitas. Harapan kalau boleh ditingkatkan akan kepercayaan masyarakat kepada KPU karena keberhasilan kita berasal dari KPU," tuturnya. Ia meminta agar KPU Minahasa bebas dari intervensi pihak manapun. Karena, menurut dia, banyak contoh intervensi dalam Pemilu yang terjadi di desa-desa maupun ASN. James Lewu utusan Partai Golkar pun meminta agar KPU Minahasa dapat meminimalisir temuan atau kasus. "Jangan sampai ada mobilisasi massa yang akan dimasukkan dalam daftar pemilih kedepan, padahal bukan penduduk Minahasa dan tidak ada hak pilih," sebut James. Namun, menurut Paseki, mobilisasi massa ini dipastikan tidak ada karena peraturan mengenai kependudukan sudah semakin ketat. "Kalau mobilisasi massa saya optimis tidak akan ada, karena ketatnya undang-undang kependudukan, tetapi yang ditakutkan formulir C6 yang adalah formulir undangan untuk memilih disalahgunakan. Mari kita awasi bersama sukseskan Pilkada 2018 mendatang, karena Politik itu berawal dari Minahasa," urainya. Kegiatan dibuka langsung Ketua  KPU Minahasa Meidy Y Tinangon sekaligus diikuti sejumlah partai politik, tokoh agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tokoh masyarakat, Ormas. LSM serta media center KPU. (admin)

"Jangan Lihat Isi Tas, Tapi Kualitas" Parpol di Minahasa patut berbangga. Betapa tidak, DPC Parpol di Minahasa yang memiliki seat (kursi) merupakan DPC parpol yang pertama kali mendapatkan Ilmu tentang sistem integritas Parpol yang dipaparkan pakar politik lokal LIPI DR. Sri Nuryanti yang juga Sekjen APPRA (Asia Pacific Peace Researcher Association). Materi tersebut dipaparkan dalam rangkaian Sosialisasi Tata Cara Pencalonan yang digelar KPU Minahasa di Quality Hotel Manado, Selasa (26/9). "Minahasa tidak asing lagi bagi saya, karena sejak menjabat sebagai komisioner KPU RI, Minahasa adalah KPU kabupaten/Kota yang pertama kali dikunjungi KPU RI. Saat ini pun sejarah tersebut terulang lagi, dimana Parpol di Minahasa merupakan, DPC yang pertama kali memperoleh materi tentang Sistem integritas Parpol. Sebelumnya kami sudah melakukan di tingkat DPP Parpol, " ungkap mantan Komisioner KPU RI tersebut. "Sistem integritas parpol merupakan kerjasama kami dengan KPK. Ini menjadi penting karena mengingat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Parpol. Diharapkan kedepan partai di Indonesia akan menjadi contoh dalam membangun integritas. Dan Minahasa bisa memulainya, " ungkapnya lagi. Sri Nuryanti menjelaska bahwa sistem integritas merupakan kebijakan parpol untuk menciptakan pemimpin berintegritas. Partai jangan menghalalkan segala cara untuk menempatkan wakilnya. Ketika menyinggung soal sistem kader berintegritas dan sistem rekrutmen kader berintegritas, Sri dengan nada gurauan penuh makna mengungkapkan supaya rekrutmen kader jangan lihat "isi tas" tapi kualitas dan pengabdian, serta telah mengikuti jenjang kader. "Jangan lihat isi tas, tapi kualitas kader, " ungkap peneliti perkembangan politik lokal tersebut. Peserta dari kalangan Parpol sabagai antusias dengan materi tersebut, dan berharap akan mampu membawa perubahan dalam siatem kepartaian, apalagi dalam tahap Pilbup Minahasa 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. (admin)

Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pilkada Minahasa 2018   Tondano - Pakar Politik Lokal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , DR.  Sri Nuryanti, SIP,  MA bakal membekali Pimpinan Perpol yang memiliki kursi di DPRD Minahasa,  pada Selasa (26/9) di Hotel Quality, Manado.    Pakar politik lokal dengan fokus kajian agama dan politik,  kepartaian dan gender tersebut hadir memenuhi undangan KPU minahasa dalam kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pilkada Minahasa 2018, yang juga dirangkai dengan Sosialisasi Pemutakhiran data Pemilih kepada Stakeholder.    Sri Nuryanti, merupakan peneliti bidang perkembangan politik lokal LIPI,  juga diketahui merupakan mantan Komisioner KPU RI. Beliau akan menyampaikan materi tentang sistem Integritas Parpol dalam Tahapan Pencalonan Pilbup Minahasa.    Materi ini sangat penting bagi Pimpinan Parpol.  Namun selain Parpol,  KPU minahasa juga mengundang tokoh masyarakat yang telah mengkomunikasikan diri ke Kantor KPU minahasa untuk bakal menjadi kandidat di parhelatan Pilkada Minahasa,  serta perwakilan beberapa ormas dan pers. (admin)

Arief Budiman Minta KPU Minahasa Buktikan Pilkada Kredibel dan Aman   Tondano - Tahun 2018 dan 2019 menjadi pertaruhan besar KPU, apakah mau dan mampu membuktikan bahwa Pemilu Indonesia menjadi lebih baik.  Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Arief Budiman saat menyampaikan sambutan dalam sosialisasi dan launching tahapan Pilkada Minahasa, Jumat (15/9) di gedung Wale ne Tou Minahasa Tondano. Dari sambutan tersebut, secara tidak langsung menunjuk bahwa Minahasa yang akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan bagian dari hajatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 merupakan bagian dari pertaruhan besar tersebut.                                                                 “Tahun 2018, bahkan sejak 2017 bukan hanya pemilunya serentak dan banyak jumlahnya tetapi juga melibatkan pemilih terbanyak, melibatkan hampir 70 persen total pemilih di Indonesia. Pemilih Indonesia di Pemilu terakhir berjumlah 192 juta pemilih. Jumlah 70 persen tersebut akan diperebutkan oleh peserta pemilu di tahun 2018. Maka semua akan bertarung, kompetisi akan ketat, KPU akan dilihat apa dia mampu membuktikan sebagai penyelenggara Pemilu yang kredibel atau tidak,” ungkap Arief. Arief menjelasakan bahwa tahun 2019, Indonesia punya sistem pemilu yang baru, Pileg dan Pilpres akan dilakukan serentak. Lima  kotak suara akan dihitung pada hari yang sama. Kami telah melakukan simulasi di Kabupaten Tangerang, penghitungan akan selesai paling kurang diperkirakan pukul empat pagi dengan jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS. “Itu pada saat pemilu tanpa konflik, tanpa perdebatan. Bisa nggak kita menajaga energi kita, semangat kita? Sejak jam 7 pagi pemungutan suara sampai jam 1 siang, lalu dilanjutkan dengan  penghitungan suara sampai jam 4 pagi. Ini pertaruhan luar biasa. KPU nyatakan no ! ini hamper mustahil meminta KPPS bekerja hampir 24 jam. Maka KPU mencari solusi agar Pemilu berjalan tertib dan baik. Kita keluarkan formula 300 pemilih per TPS, mudah-mudahan bisa lebih cepat selesainya. Tapi kita masih menunggu apakah DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang mau menyetujui atau tidak. Kementeriaan Keuangan sebagai pengelolah keuangan mau memberi tambahan anggaran atau tidak. Karena dengan formula yang diubah, akan menyebabkan konsekuensi anggarannya bertambah,” ungkapnya. Arief juga menjelaskan bahwa selain melibatkan jumlah pemilih terbanyak pada tahun 2018, juga akan melibatkan  anggaran terbanyak sepanjang Pemilu Indonesia. Tahun 2018 selain menyelenggarakan Pilkada kita juga akan melaksanakan tahapan Pileg Pilpres sehingga akan ada 23 triliyun yang akan digunakan untuk menyelenggarakan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Jadi tahun 2018-2019 itu pertaruhan luar biasa kita sebagai penyelenggara Pemilu. “Jadi saya berharap, mulai dari Kabupaten Minahasa sebagai pionir demokrasi, pionir penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, anda harus buktikan. Mudah-mudahan Pilkada Minahasa kedepan bisa berjalan kredibel, akuntabel, tranparan dan menghasilkan Pemimpin terbaik bagi masyarakat Minahasa,” ungkap Arief. (admin)

Tondano - Dunia internasional semakin mengenal Pemilu di Indonesia yang menjadi lebih baik, bahkan menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi penyelenggaraan Pemilu di negara lainnya.  Hal tersebut merupakan salah satu poin penting dalam sambutan Ketua KPU RI, Arief Budiman saat membawakan materi sambutan dalam kegiatan Pentas Seni Budaya Dalam Rangka Pendidikan Pemilih Dan Demokrasi yang digabung dengan kegiatan Sosialisasi Tahapan  Pemilihan Serta Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, Jumat (15/9) di Gedung “Wale Ne Tou Minahasa” Tondano, Sulawesi Utara. “Sesuai motto kami, transparaency and integrity, for polity of election.  Hal ini selalu kita kabarkan bukan hanya di 34 provinsi tetapi di seluruh dunia,” ungkap Arief dengan bangga di gedung kebanggaan rakyat Minahasa. Menurutnya KPU Republik Indonesia selalu punya kesempatan untuk mengabarkan pelaksanaan Pemilu Indonesia yang semakin kredibel, transparan dan akuntabel. “Agustus tahun lalu Kita menjadi tuan rumah untuk pertemuan KPU se Asia yang juga dihadiri negara-negara di luar Asia. Disaat seorang professor politik dari Amerika mengatakan bahwa sekarang saatnya kalau ingin belajar Pemilu, belajarlah ke Indonesia. Sejak saat itu delegasi Indonesia selalu di undang dalam forum-forum internasional untuk menjadi naras sumber untuk berbicara tentang demokrasi dan Pemilu. Pak Hasyim baru pulang dari Kuala Lumpur Malaysia, menjadi narasumber dalam acara yang dilaksanakan Koffi Annan Foundation yang dihadiri oleh pembicara kelas internasional,” ungkap Arief bangga. Ketua KPU RI juga menyampaikan bahwa  dua minggu lalu, dirinya baru pulang dari pertemuan KPU sedunia di Rumania. Dalam forum tersebut Arief menyampaikan kritik tentang mekanisme pemilihan executive board yang tidak demokratis, padahal dilaksanakan oleh lembaga tempat berkumpulnya penyelenggara Pemilu di seluruh dunia. “Seminggu kemudian saya mendapat surat dari sekretaris eksekutif lembaga tersebut, yang menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan posisi Indonesia sebagai observer tetap dalam setiap pertemuan executive board member,” ungkap Arief disambut tepuk tangan peserta yang mewakili Partai Politik, akademisi dan pegiata pemilu, budayawan, kelompok pemilih pemula, ormas dan unsur pemerintah. “Kita banyak belajar lalu kita mulai wujudkan Pemilu Indonesia menjadi semakin baik, semoga KPU Minahasa dapat membuktikan penyelenggaraan Pilkada yang kredibel dan berkualitas,” harapnya. (admin)