Berita Terkini

Tondano - Raker Penyusunan Pedoman Teknis (PPT)  KPU minahasa yang digelar 18-20 Agustus 2017 di The Lagoon Best Western hotel Manado turut menghadirkan Ketua KPU provinsi Sulut,  Yessy Momongan, dan anggota KPU sulut Ardiles Mewoh.  Keduanya masing-masing membahas tentang poin krusial dalam PKPU dan draft pedoman teknis kampanye dan dana kampanye.   Ketua KPU provinsi Sulut,  Yessy Momongan memberikan penakanan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dana kampanye baik Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),  Laporan Penerimaan  Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). "rekan-rekan KPU minahasa harus mampu mengkomunikasikan dengan baik semua jenis laporan dana kampanye serta kapan waktu penyerahan laporannya," ungkap Momongan yang perbah menjabat ketua KPU Kabupaten Minahasa.  Selanjutnya Momongan menjelaskan terkait batasan jumlah sumbangan dana kampanye.   "Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  nilainya paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk setiap Partai Politik selama masa Kampanye," jelasnya. Sementara itu Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan  nilainya paling banyak tujuh puluh lima juta rupiah selama masa Kampanye. "Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.  Momongan juga menjelaskan bahwa untuk Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum  bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye. Sementara itu Ardiles Mewoh menjelaskan terkait aturan-aturan dalam kampanye.  "Kampanye Pilkada meliputi metode debat publik atau debat calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye,  pertemuan terbatas,  tatap muka atau dialog,  iklan di media massa cetak dan elektronik serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, " ungkap Mewoh.  Dirinya mengingatkan KPU minahasa terkait koordinasi dengan Parpol untuk jadwal kampanye.  "Kegiatan kampanye akan dimulai 15 Februari 2018 hinga 23 Juni 2018. Setelah itu akan memasuki masa tenang dimana tak ada lagi kegiatan kampanye, " jelas Mewoh (admin)

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI 2017

Tondano - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menggelar upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 72.    Upacara digelar pagi hari tanggal 17 Agustus 2017 di halaman Kantor KPU Kabupaten Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano dengan Pembina Upacara Ketua KPU kabupaten Minahasa Meidy Yafeth Tinangon.       Komisioner Bersama Sekretariat KPU Minahasa saat mengikuti Upacara   Dalam amanatnya,  Tinangon mengungkapkan bahwa Tema Perayaan HUT RI Ke -72 yaitu "Kerja Bersama" sangat tepat dalam konteks upaya KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagai bagian dari mengisi kemerdekaan.    "Kerja bersama sejalan dengan sifat KPU yang kolektif Kolegial, " ungkap Tinangon     Ketua KPU Minahasa Meidy Y. Tinangon saat memimpin upacara   Tinangon mengajak seluruh jajaran untuk kerja bersama mensukseskan tahapan Pilkada Minahasa 2018 dan Tahapan Pemilu 2019.   Turut hadir seluruh komisioner KPU dan jajaran sekretariat KPU minahasa. (*)

Minahasa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa akan melaunching secara resmi semua tahapan Pilkada 2018. "Iya, launchingnya 15 September di Gedung Wale Ne Tou," kata Komisioner KPU Minahasa, Divisi Humas dan Sosialisasi, Chris Ngantung.   Menurut Ngantung, pada launching tersebut pihaknya bakal menghadirkan Ketua KPU RI Arief Budiman. "Semua kita undang. Termasuk KPU Sulut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa," ungkap Ngantung.   Dia menegaskan, launching merupakan suatu sarana untuk menyampaikan ke masarakat bahwa KPU Minahasa sangat siap melaksanakan Pilkada. "Semua tahapan baik yang sidah berjalan maupun yang baru akan dihadapi kita sosialisasi dan resmikan di launching," bebernya.   Sosialisasi, lanjut Ngantung, supaya masyarakat bisa tahu dan pro aktif pada tahapan Pilkada. "Kami berharap masyarakat juga pro aktif dalam setiap tahapan," ujarnya.   Dia menambahkan, dalam launching ini, pihaknya akan melibatkan pemilih pemula. Tujuannya, merekrut pemilih pemula agar berpartisipasi di Pilkada 2018. "Semua kita libatkan. Seluruh stakehoulder mulai dari komunitas pemilih pemula, pemerhati pemilih pemula sampai pemerinta, bapati, camat, lurah. Kita akan arahkan pemilih pemula walaupun tenaga terbatas," tandasnya. (*)

Tondano - Ikan Payangka yang  memegang paku dan kertas suara bertuliskan tanggal 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai logo Pilbup Minahasa 2018. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU Kabupaten Minahasa yang dibacakan oleh Ketua divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU Minahasa, Kristoforus Ngantung dalam launching logo Pilbup di Swissbell Hotel Maleosan Manado (12/8). Launching logo Pilbup dilaksanakan Komisioner KPU Sulut, Ardiles Mewoh dan lima komisioner KPU Kabupaten Minahasa, disaat pembukaan kegiatan Raker Pedoman Teknis Tahap II. Kata Payangka sendiri diberikan arti sebagai PilkadA YANG Kredibel dan Aman. Ikan Payangka yang memiliki nama ilmiah Ophieleotris aporos, Bleeker merupakan salah satu ikan yang menjadi ciri khas Danau Tondano bahkan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar Danau Tondano.  Saat ini, nilai ekonomis Payangka telah berkembang dimana dari sebelumnya hanya dihidangkan di meja makan keluarga, kini Payangka telah menjadi hidangan restaurant. Ikan ini diintroduksi di Danau Tondano pada Tahun 1902 dan masih eksis hingga saat ini. Karena sudah lama diintroduksi kedalam Danau Tondano dan mampu bertahan bahkan menjadi spesies dominan, sehingga masyarakat menganggap Payangka sebagai ikan asli Danau Tondano.   Penekanan Tombol Tanda Launching Logo Pilkada   Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Tinangon dalam penjelasannya mengatakan bahwa yang menarik dari eksistensi Payangka di Danau Tondano adalah kemampuannya bertahan di tengah kompetisi dengan ikan-ikan yang lain, yang bahkan sebagian telah hilang atau hampir mengalami kepunahan lokal. Kemampuan payangka untuk bertahan hingga saat ini disebabkan karena variasi makanan payangka sangat luas dan relative tidak ada pesaing untuk makanan yang sama. “Selain kemampuan memanfaatkan makanan, payangka memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, kemampuan ini antara lain: mampu memijah sepanjang tahun yang puncaknya pada bulan Juni, September dan Desember, dengan produksi telur rata-rata sekitar 30.000 – 60.000 butir tiap individu, dan masing-masing individu dapat bertelur minimal dua kali dalam setahun,” ungkap Tinangon. Lebih lanjut terkait alasan pemilihan ikan Payangka sebagai ikon utama logo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 sebagaimana dikutip dari SK Penetapan Logo  adalah: Payangka sebagai penunjuk karakter lokal yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, dan karenanya harus dilestarikan, sebagaimana juga demokrasi elektoral (sistem demokrasi dengan pemilihan pemimpin oleh rakyat) yang menjadi karakter lokal/ kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Minahasa; Eksistensi payangka di Danau Tondano diaman ikan ini mampu bertahan / eksis dalam kompetisi maupun perubahan lingkungan danau, sejalan dengan eksistensi nilai-nilai luhur demokrasi di tanah Minahasa. Sekalipun bergabung dalam satu negara yang memiliki latar belakang sistem pemerintahan berbeda, namun akhirnya sistem demokrasi di Indonesia tetap eksis. Lokalitas demokrasi Minahasa mampu menjadi karakter nasional, yang dalam logo ini dikiaskan dengan bendera merah putih. Fekunditas (kemampuan bertelur) ikan payangka yang besar dan kumpulan ikan Payangka kecil yang bergerombol banyak,  mengandung arti harapan akan partisipasi pemilih yang meningkat dalam Pilkada Minahasa, dimana masyarakat akan berduyun-duyun datang ke TPS ibarat nike yang berenang bergerombol dalam jumlah besar. Harapan akan partisipasi pemilih ditunjukan dengan simbol payangka yang memegang paku dan surat suara dan menyampaikan kata ajakan: Marijo bapilih (Mari memilih)! Nike / payangka kecil memiliki sifat hidup kolektiv / bergerombol / berkumpul juga menunjuk kepada sifat kolektif kolegial KPU sebagai penyelenggara Pemilihan. Puncak pemijahan Payangka di bulan Juni, sejalan dengan bulan palaksanaan Pilkada yaitu Juni Tahun 2018.

Manado - Bertempat di Swiss Bell Hotel Maleosan, Manado, Jumat sampai Minggu, 11 – 13 Agustus, KPU Minahasa menggelar salah satu agenda dalam rangka penyusunan Pedoman Teknis (Pedtek) Tahapan, yaitu Raker Penyusunan Pedoman Teknis (PedTek) Tahap II. Dalam hajatan yang dibuka Ketua Divisi Hukum KPU Sulut, DR. Ardiles Mewoh, SIP, MSi, KPU Minahasa mengundang sejumlah elemen untuk turut memberikan masukan terhadap draft keputusan tentang pedoman teknis Pilbup Minahasa. Forum ini mengangkat pembahasan hal-hal teknis terkait penyelenggaraan tahapan pencalonan Pilbup, diantaranya tata cara pencalonan dan potensi pelanggaran hukum dalam pencalonan Pilbup, point krusial dalam perekrutan badan ad hock, tata kelola logistik dan anggaran, hingga hal-hal umum lainnya yang berkaitan dengan Pilbup. Alhasil ada sejumlah usulan yang berhasil diserap pihak KPU sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Pedtek tahap dua. "Semua usulan dan masukan yang tertuang dalam Raker ini akan menjadi catatan penting KPU Minahasa untuk menyusun Pedtek tahap dua," kata Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon didampingi Ketua Divisi Hukum, Dicky Paseki. Sejumlah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang hadir menyampaikan materi hasil reviu terhadap draft pedoman teknis. Ketua KPU sulut, Yessy Momongan, STh. M. Si, dalam materinya menekankan hal-hal yang berkaitan dengan integritas dan kredibilitas penyelenggaraan tahapan Pilkada terutama dalam tahap pencalonan. "Pada hakikatnya, hasil Pemilu yang bermartabat dan kredibel dihasilkan oleh penyelenggara Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Harapan itu akan tercapai diantaranya dengan melaksanakan setiap tahapan sesuai koridor regulasi. Ini harus ditekankan agar setiap tahapan termasuk tahap pencalonan dapat dilaksanakan dengan baik," ungkap Momongan yang sebelumnya pernah menjabat Ketua KPU Minahasa. “Tahapan pencalonan sangat rawan dan berpotensi bermasalah jika aturan hukum tidak dikedepankan. Karenanya pedoman teknis ini perlu disusun dan dipahami dengan baik dan tentu saja jangan mengabaikan aturan di atasnya,” jelas Momongan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum KPU Sulut, Ardiles Mewoh yang membawakan materi tentang tata kerja dan rekrutmen badan Ad Hoc, menekankan pihak KPU Minahasa untuk melaksanakan seluruh tahapan rekrutmen sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan sekecil apapun. Mewoh menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan Pilkada secara serentak, maka Pilkada menjadi tanggung jawab bersama KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Karena itu dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intens secara berjenjang antara KPU Kabupaten Kota dengan KPU Provinsi. Terkait pembentukan badan ad hoc Mewoh mengingatkan supaya stakeholder perlu mencermati persyaratan-persyaratannya. "Misalnya, syarat paling kurang 5 tahun sudah tidak lagi menjadi pimpinan Parpol. Hal ini perlu partisipasi publik dalam menyampaikan atau melaporkan jika ada calon yang tidak memenuhi syarat karena masih sebagai anggota Parpol. KPU tentu punya keterbatasan dimana tidak mungkin mengetahui seluruh bakal calon PPK-PPS, apakah terlibat Parpol atau tidak", himbau Mewoh. Lebih lanjut Mewoh menjelaskan bahwa badan ad hoc dibentuk dengan kriteria diseleksi secara terbuka, penting kiranya untuk adanya indormasi yang massif kepada masyarakat untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi aebagai penyelenggara. Termasuk untuk membuka ruang tanggapan publik. Diketahui, KPU Minahasa akan merekrut PPK di 25 Kecamatan dan PPS di 270 Desa / Kelurahan pada bulan Oktober hingga November mendatang. Sementara Ketua Divisi Logistik dan Anggaran KPU Sulut, Vivi George, memaparkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pendistribusian logistik serta penggunaan anggaran dalam Pilkada. Vivi menekankan agar supaya proses pengadaan dilakukan dengan memperhatikan aspek akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, ada sejumlah nara sumber lainnya yang memaparkan berbagai materi sesuai bidang masing-masing, yakni Kasi Intel Kejari Minahasa Ryan Untu SH dengan materi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum serta Dekan FISIPOL Unsrat DR Drs Novi Pioh MSi yang membawakan materi seputaran upaya mewujudkan demokrasi substansial melalui tata kelola pemilu yang berkualitas dan berintegritas. (admin)