Berita Terkini

Usai bertatap muka dengan Bupati Minahasa, KPU Minahasa yang baru dilantik akhir Juni lalu, juga bertatap muka langsung dengan Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundajang. Senada dengan yang disampaikan Bupati yang menyatakan dukungan terhadap tahapan Pemilu, hal yang sama juga diungkapkan wabup bahwa pemkab akan mensupport penuh tahapan Pemilu 2014. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan personil KPU periode yang baru, 2013-2018 dan juga mengkoordinasikan beberapa program KPU yang terkait dengan kewenangan Pemkab, apalagi peraturan perundang-undangan mewajibkan pemerintah daerah melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Diketahui bahwa  UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 129  mengatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diamana bantuan dan fasilitas tersebut dapat berupa: penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; pelaksanaan sosialisasi; kelancaran transportasi pengiriman logistik; monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu. Kaitan dengan hal tersebut, Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang menyatakan bahwa Pemkab siap mensuport tahapan Pemilu yang ada sambil mengingatkan KPU supaya taat pada aturan dan jangan berpolitik, apalagi sebagai lembaga yang independen. Sarundajang juga mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar bisa terus dibangun sebagai suatu kekuatan dalam mensukseskan Pemilu 2014. Pada kesempatan itu KPU Minahasa menyatakan siap mengawal Pemilu 2014 yang jurdil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil berterima kasih kepada wabup yang berkomitmen bahwa Pemkab akan mensuport program dan tahapan dari KPU, tentu saja sesuai tupoksi dan kewenangan Pemkab. "Yang paling pokok adalah tahapan sedang berlangsung lancar dan kita akan tetap berkoordinasi dan menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu untuk difasilitasi Pemkab", ungkap Tinangon.

Pemkab Komit Support Pemilu 2014   Koordinasi dengan semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 merupakan salah satu faktor kunci dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Karenanya KPU Minahasa sebagai penyelenggara Pemilu terus melakukan upaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder Pemilu 2014 termasuk Pemkab Minahasa.   Senin (15/7), personil KPU Minahasa dipimpin Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon bertatap muka dengan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow, MSi di Kantor Bupati Minahasa. Pertemuan ini merupakan respon Pemkab terhadap permohonan resmi KPU Minahasa untuk beraudiensi dalam rangka perkenalan komisioner KPU periode 2013-2018 dan koordinasi tahapan Pemilu 2014. Dalam tatap muka tersebut, pihak KPU Minahasa memaparkan beberapa masalah dalam tahapan Pemilu yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah. Misalnya dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU berterimakasih atas support Pemkab diantaranya dalam penyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang merupakan bahan baku pemutakhiran data pemilih.   Di paparkan juga penyelesaian masalah pendataan pemilih di daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota yang lain seperti di Desa Tikela Kecamatan Tombulu, dimana pihak KPU dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Tombulu dan Hukum Tua Tikela, telah bersinergi dan melakukan pertemuan dengan KPU Kota Manado, PPK Tikala dan PPS Paal 4 serta PPS Tikela dan PPK Tombulu untuk menyelesaikan data pemilih di Tikela. Dalam tahapan kampanye, Bupati menyatakan akan menghadiri langsung pelaksanaan Rakor Kampanye yang akan digelar 19 Juli nanti bersama parpol, Polres dan panwaslu.   KPU Minahasa juga menyampaikan terima kasih karena Pemkab Minahasa tetap komitmen mensuport penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 129  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diamana bantuan dan fasilitas tersebut dapat berupa: penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; pelaksanaan sosialisasi; kelancaran transportasi pengiriman logistik; monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.

Bertempat di Aula Pusgiat GPdI Tondano, KPU Minahasa menggelar Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten. Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, yang dalam kesempatan itu didampingi empat komisioner lainnya masing-masing: Lord A.Ch.E Malonda, SPd, Dicky Paseki, SH, MH, Kristoforus Ngantung, S.Fils, dan wiesje Wilar, MSi. Hasil rekapitulasi DPS se kabupaten Minahasa berjumlah 266.333 pemilih yang terdiri dari 134.889 pemilih laki-laki dan 131.444 pemilih perempuan yang tersebar di 687 TPS. Data ini masih bisa berubah mengingat masih ada masa tanggapan masyarakat sampai dengan 24 Juli 2013. Berikut rekapitulasi DPS per kecamatan REKAPITULASI DAFTAR  PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA OLEH KPU KABUPATEN/KOTA     KABUPATEN  : MINAHASA             PROVINSI  : SULAWESI UTARA                         NO. NAMA KECAMATAN Desa/ Kelurahan JUMLAH TPS JUMLAH PEMILIH KETERANGAN  L P L + P 1 2 6 7 3 4 5 8 1 TONDANO BARAT 9             40                7,944            8,051           15,995   2 TONDANO TIMUR 11             31                6,239            6,078           12,317   3 ERIS 8             23                4,824            4,687             9,511   4 KOMBI 13             26                4,673            4,590             9,263   5 LEMBEAN TIMUR 11             23                3,817            3,585             7,402   6 KAKAS 13             26                5,129            4,769             9,898   7 TOMPASO 10             19                3,054            3,094             6,148   8 REMBOKEN 11             27                4,946            4,713             9,659   9 LANGOWAN TIMUR 8             27                5,533            5,432           10,965   10 LANGOWAN BARAT 16             35                6,703            6,285           12,988   11 SONDER 19             40                7,650            7,695           15,345   12 KAWANGKOAN 10             21                4,125            3,914             8,039   13 PINELENG 14             57              11,345          11,475           22,820   14 TOMBULU 11             32                6,615            6,365           12,980   15 TOMBARIRI 10             32                6,589            6,619           13,208   16 TONDANO UTARA 8             18                4,357            4,439             8,796   17 LANGOWAN SELATAN 10             18                3,351            3,069             6,420   18 TONDANO SELATAN 8             42                8,698            8,382           17,080   19 LANGOWAN UTARA 8             19                3,482            3,291             6,773   20 KAKAS BARAT 10             20                4,161            3,836             7,997   21 KAWANGKOAN UTARA 10             19                3,372            3,333             6,705   22 KAWANGKOAN BARAT 10             18                3,460            3,344             6,804   23 MANDOLANG 12             36                7,357            7,375           14,732   24 TOMBARIRI TIMUR 10             20                3,958            3,673             7,631   25 TOMPASO BARAT 10             18                3,507            3,350             6,857   JUMLAH                     270          687          134,889      131,444       266,333  

Minta Peran Parpol Cermati DPS Setelah menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara, KPU Kabupaten Minahasa langsung menyerahkan Soft Copy DPS yang berisi nama-nama calon pemilih di setiap desa Kelurahan. Soft Copy tersebut diserahkan secara bergilir oleh Komisioner KPU kabupaten Minahasa kepada pimpinan Parpol Tingkat Kabupaten dan kecamatan. KPU juga menyerahkan soft copy DPS ke Panwaslu Kabupaten Minahasa dan Panwas Kecamatan yang diterima langsung Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw. KPU Minahasa berharap pihak Parpol maupun Panwas bisa turut mencermati nama-nama dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). "Jika ada tanggapan terkait ada pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar ataupun juga yang terdaftar tapi tidak memenuhi syarat, dapat melaporkan kepada PPS setempat dan mengisi formulir tanggapan masyarakat. Selanjutnya PPS akan memverifikasi kelayakan atau ketidaklayakan calon pemilih tersebut, dan perbaikan DPS ini akan dimasukan dalam DPSHP atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan"' ungkap Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Selasa (9/7) bertandang ke Mapolres Minahasa untuk bertatap muka dengan jajaran Kepolisian Resor Minahasa. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut berlangsung di ruang Kapolres Minahasa. Selama kurang lebih dua jam, komisioner KPU Minahasa masing-masing: Meidy Tinangon selaku ketua dan empat anggota masing-masing: Dicky Paseki, Wiesje Wilar, Lord Malonda dan Kristoforus Ngantung berdialog dengan jajaran Polres Minahasa yang dipimpin langsung Kapolres Minahasa, AKBP Dra. Henny Posumah, MM.   Dalam kesempatan itu, setelah memperkenalkan komposisi komisioner KPU Minahasa yang baru, KPU Minahasa memaparkan agenda tahapan dan titik-titik krusial potensi kerawanan keamanan serta format kerjasama pengamanan tahapan Pemilu 2014. Dalam pemaparannya, Tinangon menjelaskan agenda tahapan yang sedang berlangsung yaitu tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih dan kampanye. KPU Minahasa dalam kesempatan itu mengharapkan kerjasama yang terbangun akan semakin dibina untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014.   "Kami berterima kasih atas support dari Ibu Kapolres dan jajaran yang telah berperan penting sehingga Pemilukada 2012 telah sukses dan menjadi teladan dalam penyelenggaraan pengamanan pemilukada di daerah lainnya, serta berharap kerjasama ini semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014," ungkap Tinangon.   Sementara itu pihak Polres Minahasa menyatakan tetap komitmen untuk bersama-sama KPU Minahasa mengawal penyelenggaraan Pemilu 2014. Di tingkat pusat POLRI dan KPU RI telah menandatangani nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama pengamanan Pemilu 2014. Implementasinya akan kita terapkan secara konsisten.   Keduabelah pihak sepakat meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk mengawal tahapan Pemilu 2014 diantaranya akan digelar Rakor dengan Parpol dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu yang sedianya dilaksanakan 18 Juli 2014. Untuk dukungan dana, disepakati akan meminta bantuan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimungkinkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.   Turut hadir dalam pertemuan tersebut: Kabagops Polres Minahasa Revly Kaunang, Kasat Reskrim Made Dewa Palguna, Kasat Intel H.K Biri, Kasat Samapta Pandelaki. Sementara dari jajaran sekretariat KPU Minahasa, nampak hadir Sekretaris KPU Minahasa, DR. Meidy Malonda, MAP dan Kasubag Hukum, Stella Sompe, SH, MAP.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang tahapan program dan jadual Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Rabu hari ini (10/7) Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Minahasa akan menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Desa / Kelurahan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Minahasa didampaingi Ketua Divisi Perencanaan, Program dan Data sekaligus Ketua Pokja Pemutakhiran Data pemilih Lord Arthur Ch. E Malonda, SPd di Kantor KPU Minahasa.   Dalam pleno tersebut PPS akan mengundang unsur pemerintah dan utusan Parpol tingkat desa untuk membahas nama-nama dalam Daftar Pemilih Sementara.   "Setelah ditetapkan, kami telah instruksikan PPS untuk mengumumkan DPS di desa masing-masing mulai tanggal 11 Juli 2013", ungkap Tinangon.   Sementara itu Lord Malonda selaku ketua Pokja menjelaskan bahwa DPS yang akan ditetapkan merupakan hasil pencocokan dan penelitian serta pendataan langsung dengan metode door to door yang dilakukan Pantarlih dan PPS di masing-masing desa. "Bahan baku pemutahiran adalah nama-nama dalam formulir A.0. yang merupakan gabungan atau hasil penyandingan dari DP4 dari Pemkab dengan DPT Pemilukada Minahasa," ungkap Malonda yang merupakan mantan Ketua PPK Kakas. "Di masa pengumuman, diharapkan jika ada masyarakat yang namanya belum tercantum untuk  dan ternyata dia memenuhi syarat sebagai pemilih, maka dapat melaporkan ke PPS di desa atau kelurahan. Demikian juga jika masyarakat menemukan ada nama yang tidak memenuhi syarat dapat melaporkan kepada PPS," ungkap Malonda. Kegiatan Pleno penetapan DPS akan disupervisi langsung KPU Sulut, KPU Minahasa dan PPK.