KPU Kabupaten Minahasa masih membuka kesempatan bagi organisasi maupun perorangan untuk menjadi pemantau pemilu 2014, dimana agenda pemantauannya dapat dilaksanakan pada semua tahapan termasuk tahapan di tahun 2013 ini.
Berikut Pedoman Teknis Pendaftarannya:
PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu 2014 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
C. Tujuan
Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi Pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu 2014.
Pemantauan Pemilu dapat diikuti oleh :
1. Organisasi Pemantau dalam negeri;
2. Organisasi Pemantau luar negeri;
3. Badan legislatif negara lain;
4. Pemerintah negara lain;
5. Lembaga penyelenggara Pemilu negara lain;
6. Partai politik dan organisasi politik negara lain;
7. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri;
8. Organisasi internasional yang memiliki spesifikasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
9. Perseorangan yang bukan menjadi pengurus/anggota partai politik.
II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU
A. Kedudukan dan Hubungan Kerja
Pemantau Pemilu berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, baik yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
B.Syarat Pemantau Pemilu
1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c. Memperoleh akreditasi dari KPU.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus memenuhi syarat:
a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilu.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI
1. Setiap Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU;
b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
c. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota; dan
d. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU atau di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal yang berisi:
a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
c. Alokasi anggota Pemantau Pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilu beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 Cm berwarna;
e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan legislatif dari negara lain.
