Berita Terkini

KPU Minahasa tuan rumah “DIALOG KEBANGSAAN” Jumat, 28 Oktober 2016.

Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, KPU Minahasa menjadi tuan Rumah pelaksanaan Dialog Kebangsaan dengan judul “HARMONI SOSIAL-POLITIK KEBANGSAAN MENYONGSONG TAHAPAN PILKADA MINAHASA 2017-2018”. Kegiatan yang digagas oleh DPD GAMKI Sulut dan Dewan Penggerak Gerakan Minahasa Muda (DP-GMM).

Menurut Meidy Tinangon (Ketua KPU Minahasa/ Ketua DPD GAMK Sulut/ DP-GMM) kegiatan ini dilatarbelakangi karena Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa akan mulai bergulir Tahun 2017 mendatang. Sebagaimana biasanya, berdasarkan pengalaman pelaksanaan sebelumnya,  Pilkada Minahasa selalu menyedot perhatian masyarakat, utamanya para pelaku dan pemerhati poltik bukan hanya di Kabupaten Minahasa, namun di Provinsi Sulawesi Utara bahkan di level nasional. Dinamika rivalitas politik di Kabupaten Minahasa dianggap sebagai barometer politik di Sulawesi Utara. Tak heran dinamika poltik Minahasa disetiap agenda pemilihan cenderung menghasilkan eskalasi tensi politik yang “panas”. Dinamika dan tensi politik yang “panas” berpotensi menimbulkan akses negatif terhadap tatanan kehidupan sosial kebangsaan (ideologi-politik-sosial-budaya-ekonomi-hankam/IPOLEKSOSBUDHANKAM), apabila dinamika tersebut tidak bisa diantisipasi dan dikendalikan. Padahal Pemilu/Pilkada sejatinya merupakan wadah kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan / kehidupan yang penuh damai sejahtera. Stabilitas tatanan sistem sosial kemasyarakatan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang terbangun dalam kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Minahasa khususnya  merupakan perwujudan dari nilai-nilai nasionalisme kebangsaan yang telah dicetuskan oleh founding father bangsa Indonesia diantaranya melalui momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Substansi Sumpah Pemuda telah menjadi nilai perekat/ kohesivitas kemajemukan bangsa dari berbagai aspek termasuk suku, agama, ras dan golongan (SARA). Seyogyanya nilai Sumpah Pemuda 1928 sebagai perekat kebangsaan tersebut senantiasa dijaga dan menjadi spirit dalam setiap aspek bermasyarakat di negara Republik Indonesia termasuk dalam berbagai agenda politik bangsa. Di lain pihak, politisasi SARA semakin kental di setiap agenda politik dengan berkembangnya politik aliran. SARA sering dijadikan instrumen politik dalam rangka meraup dukungan publik konstituen kepada kontestan  / kandidat tertentu. Dengan kondisi ini maka makin terbuka peluang disharmoni dan konflik yang mengarah pada gangguan keamanan dan konflik yang mengancam integrasi IPOLEKSOSBUDHANKAM. Fenomena ancaman disharmoni dan konflik dibalik dinamika rivalitas Pilkada sebagaimana diuraikan diatas perlu diantisipasi dan dideteksi secara dini oleh setiap komponen masyarakat. Antisipasi dini, dialog dan partisipasi nyata setiap komponen masyarakat diharapkan akan menghasilkan political will setiap pelaku politik, bahkan good will setiap elemen untuk melahirkan komitmen etis/moril bersama dalam mewujudkan pilkada yang damai, berintegritas dan berwawasan kebangsaan oleh karena itu Diskusi Dialog mengangkat Judul “HARMONI SOSIAL-POLITIK KEBANGSAAN MENYONGSONG TAHAPAN PILKADA MINAHASA 2017-2018”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Oktober 2016 di mulai Jam 02.00 – 06.30 di Ruang Rapat Kantor KPU Kab. Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano yang menjadi Moderator Rikson Karundeng, M.Teol diawali  dangan DISCUSSION STARTER (PEMBICARA PENGANTAR DISKUSI) saat itu :

1. “Pilkada dan Spirit Kebangsaan Sumpah Pemuda” (Jackson Kumaat, SE, SH/ Ketua DPD KNPI Sulut/ Wakil Ketua DPD GAMKI Sulut)
2. 2.     “Pilkada: Spririt Kebangsaan versus Politik Aliran” (DR. Goinpeace Tumbel, S.Sos, MAP. M.Si./ Ketua MPO DPD GAMKI Sulut)
3. “Potensi Konflik Tahapan Pilkada: Pengalaman Pilkada Serentak 2015” (Yessy Momongan,  STh., M.Si/  Ketua KPU Sulut/ Wakil Ketua MPO GAMKI Sulut)
4. “Pengawasan Partisipatif, Sengketa Pilkada dan Potensi Konflik” (Herwyn Malonda, SH, MPd/  Ketua Bawaslu Sulut/ WakilKetua MPO GAMKI Sulut)
5. “Identifikasi Dini Potensi Ancaman Radikalisme dan Disharmoni Dalam Momentum Politik” (Dandim 1302 Minahasa)
6. “Potensi Konflik Pilkada dan Proyeksi Pengamanan Pilkada Minahasa” (Kapolres Minahasa)
7. “Politik, Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Harmoni Sosial Politik” (Kepala Kejaksaan Negeri Tondano)
8. “Peran Pers Dalam Membangun Harmoni di Tengah Rivalitas Politik” (Cessylia Saroinsong /  Pemred Manado Post)
9. “Pendekatan Kultural  Mewujudkan Harmoni Sosial di Tengah Rivalitas Politik” (DR. Ivan RB Kaunang/Budayawan/Ketua Lembaga Kajian Budaya DPD GAMKI Sulut)
10.  “Pilkada dan Kohesivitas Sosial: Potensi Kerawanan dan Tawaran Rencana Aksi Bersama” (Meidy Y.  Tinangon, S.Si., M.Si/ Ketua KPU Kab Minahasa/ Ketua DPD GAMKI Sulut/ Ketua DP-GMM) 

Dikusi saat itu berlangsung dengan Pembahas masalah-masalah dalam Pilkada sehubungan dengan momentum Sumpah Pemuda serta pelaksanaan Pilkada Minahasa tahun 2017-2018 yang semakin dekat ancaman disharmoni dan konflik dibalik dinamika rivalitas Pilkada Minahasa perlu diantisipasi dan dideteksi secara dini oleh setiap komponen masyarakat oleh karena itu Dialog kebangsaan ini bertujuan :

1. Mendiskusikan relevansi PILKADA dan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
2. Mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi masalah dalam tahapan Pilkada yang berpotensi menyebabkan disharmoni, konflik bahkan disintegrasi sosial-masyarakat;
3. Merumuskan langkah-langkah taktis strategis yang komprehensif mengantisipasi/ mengeliminir timbulnya disharmoni dan konflik sosial;
4. Membangun komitmen bersama dan rencana tindak bersama yang terpadu dari setiap elemen bangsa untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, jurdil, damai berwawasan kebangsaan;

Dan juga sangat diharapkan Dialog Kebangsaan ini dapat bermanfaat :

1. Memberikan masukan bagi penyelenggara Pemilu dan setiap stakeholder Pemilu dan elemen masyarakat lainnya untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, jurdil, damai berwawasan kebangsaan;
2. Membangun komitmen bersama setiap elemen masyarakat dalam mewujudkan harmoni sosial dalam rivalitas politik;
3. Sebagai wadah pendidikan politik membangun kesadaran dan kedewasaan berpolitik setiap elemen bangsa;

Menurut Ketua KPU Minahasa bahwa kegiatan ini juga memberikan Indikator Program berupa Dokumen Rumusan Strategi Dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) mewujudkan Pilkada yang berintegritas, aman, jurdil, damai berwawasan kebangsaan di Kabupaten Minahasa.